Tanah Terlantar untuk TNI dan Polri

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus melakukan upaya untuk menertibkan penyalahgunaan tanah-tanah terlantar yang ada di Indonesia. Baik itu tanah yang bersertifikat Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, yang sudah habis masa berlakunya atau tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Kementerian ATR mencatat, ada sekira 400.000 ribu hektare (Ha) tanah terlantar yang akan ditertibkan. Di mana saat ini selama tiga tahun Pemerintah Jokowi sudah 23.795,45 ha tanah yang ditertibkan.

Menteri ATR Sofyan Djalil mengatakan nantinya tanah tersebut untuk kepentingan masyarakat sebagai Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN). Selain itu, tanah tersebut juga akan diberikan untuk kepentingan pembangunan negara.

“Ada bagian yang kita tidak berikan ke masyarakat, untuk kepentingan cadangan umum negara. Itu macam-macam manfaatnya, seperti yang kita berikan ke TNI dan sebagainya. Untuk tujuan perumahan, kawasan industri, proyek-proyek strategis nasional, dan lain-lain,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Pada hari ini lanjut Sofyan, dirinya telah menyerahkan sertifikat tanah kepada Polri, TNI, PT Garam dan Pemerintah Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur (NTT). Tanah tersebut nantinya akan diberdayakan oleh pihak-pihak tersebut untuk kepentingan masing-masing.

Untuk TNI Angkatan Darat, dirinya menyerahkan lahan terlantar seluar 40 ha untuk pelatihan. Sementara 29,3 ha lahan terlantar di Sukabumi diberikan kepada Polri untuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat).

‎”Tanah ini di Semarang sekitar 30 ha diberikan kepada Polri, mereka butuh untuk Pusdiklat. Kemudian‎ di Sukabumi ada 40 ha kita berikan untuk tempat pelatihan TNI,” jelasnya.

Selain itu lanjut Sofyan, dirinya juga memberikan sertifikat tanah terlantar kepada PT Garam. Dimana lahan terlantar seluas 225 ha di Kabupaten Kupang itu nantinya akan digunakan untuk memproduksi garam.

Sementara, lanjut Sofyan, lahan seluas 545,4 ha di Kabuaten Nagekeo NTT juga diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Kabupaten Nagekeo. Tanah tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan yang dibutuhkan oleh masyarakat di kabupaten tersebut.

“Tanah tersebut merupakan lahan bekas HGU yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang,” ujarnya.

Photo Ilustrasi : Leopard 2 RI (Divif 2 Kostrad)

Sumber : Sindonews

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s